Perjalanan ke Coban Rondo lebih enak, kalo dari Surabaya turun di terminal Arjosari naek angkot ADL ato AL turun di terminal Landung Sari, ongkos angkot 2.500 perak ato 3.000 perak tergantung mood sopirnya ^^. Kemudian naek bis jurusan Jombang ato Kediri, ongkosnya 5.000 perak ntar bilang aja ma kondekturnya turun di Coban Rondo. Sepanjang perjalanan akan melintasi hutan pinus nan hijau dengan alur yang berkelak-kelok dimana di pinggir jalan terdapat warung dengan gaya rumah panggung di bahu jalan. Nanti turun di depan pintu masuk Coban Rondo, dimana ada patung perempuan pake kebaya lagi memerah sapi di kiri jalan. Turun dari bis langsung disambut ama tukang ojek yang akan mengantarkan kita tepat di parkiran wisata air terjun Coban Rondo. Tarif ojek pun dah ditetapkan dan tertulis di posko ojek, sebesar 10.000 perak.
Libur Natal 2009 lumayan panjang, awalnya sich mau ke Bromo tapi karena satu dan laen hal terpaksa pendakian ke Bromo pun dibatalkan. So sad...
perahu, sekitar 10 menit dan biaya sewa perahu 100.000 perak. Perjuangan dah sedemikian rupa, daripada mati penasaran so dengan nekat, diputuskanlah tuk nyebrang dan karena kita lom pernah ada yang kesana so untuk meminimalisasi resiko kita sewa jasa guide, standarnya sich 100.000 perak kalo nggak nginep tapi untuk nyebrang kita harus lapor dulu ke petugas konservasi, minta izin. Kata petugasnya sich untuk izin gratis, tapi....
isik tapi karena sering nge-mall jadi sedikit menolong lah.... (",)
khan airnya khan asin dan pulau kosong jadi nggak ada yang jual air... Jadi kudu diinget-inget tuw... kalo nggak ya siap-siap aja kehausan....................
Jumat, 19 September 2008 19:23 WIB |
Boyolali (ANTARA News) - Seratusan warga Desa Butuh, Teras, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Jumat, mendatangi pabrik PT Hanil Indonesia di Desa Napen, menuntut ganti rugi, akibat limbah pabrik yang mencemari lingkungan wilayah mereka.
Ratusan warga Desa Butuh tersebut, menyatakan, bahwa asap yang ditimbulkan dari pembakaran limbah mencemari udara, sehingga barang-barang mereka menjadi hitam bercampur minyak dan sulit dibersihkan.
Ketua RT 06 RW 02 Desa Butuh Rakiman (42), mengatakan, puluhan warganya mengalami sakit mata akibat pengaruh asap yang ditimbulkan dari pembakaran limbah perusahaan tersebut.
"Warga banyak yang sakit mata merah dan sesak pernafasan akibat asap limbah pabrik," katanya.
Selain itu, warga banyak yang mengeluh akibat asap tersebut, pakaian yang dijemur menjadi hitam berminyak dan sulit sekali dibersihkan.
Lurah Desa Butuh, Joko Masila, mengatakan, warga juga menuntut agar limbah pabrik yang mengalir dan mencemari Sungai Gandul di Desa Butuh untuk dihentikan, karena mereka tidak bisa lagi memanfaatkan air sungai itu.
Ratusan pengunjuk rasa tersebut masuk di halaman pabrik sejak pukul 06.00 WIB dan dijaga keamanan dari Polres maupun TNI setempat dan mereka menunggu jawaban dari pihak pabrik. Siang sekitar pukul 12.00 WIB, sebanyak
Joko Marsilo menambahkan, dari hasil pertemuan tersebut pihak pabrik milik
Namun, sebelumnya harus dibentuk tim dari kedua pihak untuk mendata kerugian warga akibat asap limbah pabrik tersebut.
Selain itu, pemilik pabrik pemintalan benang tersebut juga menjelaskan, bagi warga yang menderita sakit akibat limbah pabrik akan diperiksa oleh dokter perusahaan.
"Jika ada warga yang sakit dan perlu perawatan serius segera dirujuk ke rumah sakit dan perusahaan akan membiayai pengobatannya," kata Joko Marsilo saat membacakan
Menurut informasi dari PT Hanil, lanjut dia, asap pabrik yang mencemari warga sekitarnya akibat mesin pembakaran limbah dengan batubara mengalami rusak sehingga mereka mengganti dengan mesin cadangan.
Penggunaan mesin cadangan tersebut sekitar pukul 02.00 WIB dini hari, sehingga ada sekitar 75 kepala kelurga (KK) di lima dusun di Desa Butuh tercemar asap yang dikeluarkan dari pembakaran limbah pabrik.
Setelah mendengarkan jawaban dari Shi Jin Ho,
Analisis :
PT. Hanil
PT. Hanil
Penyelesaian yang dilakukan dalam hal ini ditempuh dengan musyawarah meski pada awalnya dengan unjuk rasa. Penyelesaian sengketa lingkungan yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 1997 dapat ditempuh melalui pengadilan maupun di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara suka rela para pihak (pasal 30 ayat (1)).
Selain itu, PT. Hanil
Tak luput pula, PT. Hanil
Jum'at, 4 Juli 2008 - 20:05 WIB | OkeZone.com |
PEKALONGAN - Memasuki musim kemarau kondisi sungai di Kota Pekalongan terancam pencemaran lebih parah oleh limbah batik. Pasalnya, limbah pengolahan batik dari industri besar maupun rumah tangga yang mengandung bahan kimia, mengendap di sungai sebab tak ada air yang mendorongnya ke laut.
Endapan limbah batik itu akan mengakibatkan air sungai menjadi berwarna kehitam-hitaman, serta memunculkan bau menyengat. Ketua DPRD setempat, Salahuddin, mengatakan, saat ini masih banyak industri batik rumah tangga dan perusahaan batik skala besar yang membuang limbah langsung ke sungai.
Pembuangan itu sudah dilakukan dalam waktu lama dan selama ini menjadikan air sungai tercemar. Jika musim hujan, barangkali pencemaran itu tidak begitu mengganggu karena limbah terdorong ke laut oleh gelontoran air hujan.
Namun jika kemarau seperti sekarang, dipastikan limbah itu akan membuat sungai semakin kotor dan berbau. Karena setiap hari terus ditumpahi limbah batik.
"Ini perlu segera ada tindakan dari dinas terkait, untuk mengantisipasinya," katanya, Jumat(4/7/2008).
Dinas terkait menurutnya perlu mengawasi tidak cuman industri batik rumah tangga yang membuang limbah ke sungai. Tapi juga industri besar yang sudah memiliki instalasi pengolah air limbah (IPAL). Perlu diawasi apakah IPAL itu difungsikan maksimal ataukah tidak. Karena dugaan sebagian masyarakat industri besar yang telah memiliki IPAL juga membuang limbah ke sungai.
Diakui, soal memberi sanksi atau tindakan bagi industri yang membuang limbah ke sungai adalah hal dilematis. Satu sisi peraturan larangan membuang ke sungai harus ditegakkan, tapi di sisi lain jika mereka diberi sanksi akan mematikan usahanya.
Berarti ratusan bahkan ribuan tenaga kerja akan menganggur. Serta trade mark daerah sebagai pusat batik di
"Itu artinya mengancam daerah," ujarnya.
Salah satu yang mungkin bisa dilakukan adalah memperbanyak membangun IPAL bersama. Saat ini baru ada satu IPAL bersama di Kelurahan Jenggot. Dan hanya bisa menampung limbah sebanyak 400m3, dari 700m3 limbah yang dikeluarkan industri batik rumah tangga di wilayah tersebut per hari. Selebihnya bersama dengan industri di wilayah Kelurahan Kauman, Kramatsari, Kergon, Pabean, dan Pasirsari limbah dibuang ke sungai.
"Membangun IPAL memang perlu dana besar, termasuk untuk pemeliharannya. Tapi itu perlu, karena jika tidak industri batik akan menimbulkan efek negatif," jelas dia. (M Masrukhin Abduh/Sindo/hri)
Analisis :
Sebagian besar industri batik rumah tangga dan perusahaan batik di Pekalongan banyak yang membuang langsung limbahnya ke sungai. Padahal, menurut Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Pekalongan, limbah batik yang dibuang di sungai mengandung B3 termasuk warna dan memiliki kadar BOD dan COD yang tinggi. Hal ini dikarenakan penggunaan zat pewarna kimiawi dalam produksinya.
Dalam hal ini, pelaku usaha yang membuang limbahnya secara langsung ke sungai melanggar ketentuan PP Nomor 82 Tahun 1999, antara lain :
a. Pasal 37 yang mewajibkan pelaku usaha untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air
b. Pasal 38 ayat (2) tentang syarat pembuangan limbah yang wajib dilakukan pelaku usaha dalam mendapatkan izinnya.
Selain itu, pelaku usaha tersebut juga telah melanggar pasal 43 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 1997. “Barang siapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”
Delik lingkungan ini merupakan delik formal, dimana pembuktiannya lebih mudah yaitu jika terjadi kesesuaian prosedur pencemaran dengan yang diatur dalam pasal tersebut maka dapat dikatakan telah terjadi delik lingkungan. Dengan demikian, pelaku usaha telah melakukan delik lingkungan.
Identitas Pekalongan sebagai
I. LATAR BELAKANG
Arman membeli sebuah rumah di Perumahan Krapyak Permai, Klaten. Arman memperoleh fasilitas kredit berupa KPR dari BTN dalam perjanjian jual beli rumah tersebut. Namun, lima tahun kemudian, Arman dipindahtugaskan ke Makassar. Arman pun menjual rumah tersebut kepada Samuel. Perjanjian jual beli pun disepakati, Samuel membayar sejumlah uang yang diminta oleh Arman dan meneruskan KPR atas rumah tersebut. Perjanjian jual beli tersebut dibuat secara lisan dan bukti yang ada hanya kuitansi pembayaran awal kepada Arman dan kuitansi pembayaran angsuran KPR atas rumah tersebut ke BTN.
Samuel pun meneruskan pembayaran angsuran KPR atas rumah tersebut selama sepuluh tahun. Pada saat pembayaran terakhir/pelunasan Samuel pun meminta asli sertifikat rumah tersebut kepada BTN. Namun pihak BTN menolak memberikan asli sertifikat rumah tersebut. Pihak BTN hanya akan memberikan asli sertifikat rumah tersebut kepada Arman. Sedangkan Samuel tidak mengetahui keberadaan Arman sekarang ini karena setelah perjanjian jual beli tersebut disepakati dan pembayaran dilakukan, sudah tidak ada lagi komunikasi diantara mereka
Keadaan seperti ini sering terjadi pada masyarakat. Masyarakat awam menganggap bahwa perjanjian jual beli tersebut cukup dengan kuitansi sebagai tanda bukti lunas antara pembeli dan penjual saja dan semuanya sudah beres. Mereka lupa bahwa dalam jual beli secara kredit atau angsuran, tidak hanya melibatkan pemilik rumah saja, melainkan juga melibatkan bank sebagai pemilik jaminan atas tanah dan bangunan yang dimaksud.
Masyarakat sering terlena dan hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai seluk beluk oper kredit. Dalam hal ini, sebenarnya telah terjadi pengalihan hutang debitor lama kepada debitor baru, yaitu dari Arman kepada Samuel yang mengakibatkan hapusnya perikatan lama antara Arman dengan BTN dan timbul perikatan baru antara Samuel dengan BTN.
II. PERMASALAHAN
III. DASAR HUKUM
IV. PEMBAHASAN
1. Peristiwa Pengalihan Hutang dari Debitur Lama kepada Debitur Baru
Pasal 1381 BW telah menegaskan peristiwa-peristiwa yang dapat menyebabkan hapusnya perikatan, dan salah satunya adalah karena terjadinya pembaharuan hutang. Pembaharuan hutang yang dimaksud dalam hal ini adalah novasi. Novasi adalah suatu perjanjian yang menyebabkan hapusnya suatu perikatan dan pada saat yang bersamaan timbul perikatan lainnya yang ditempatkan sebagai pengganti perikatan yang semula. Menurut pasal 1413 BW, terdapat tiga jenis novasi, yaitu :
1. Novasi Obyektif, artinya obyek diperbaharui dengan membuat perikatan baru yang menggantikan hutang yang lama dan menghapus perikatan yang lama.
2. Novasi Subyektif Pasif, artinya subyek pasif (debitor) diperbaharui dengan membuat perikatan baru yang menghapus perikatan lama sehingga debitor yang lama dibebaskan dari kewajibannya.
3. Novasi Subyektif Aktif, artinya subyek aktif (kreditor) diperbaharui dengan membuat perikatan baru yang menghapus perikatan lama sehingga kreditor yang lama melepaskan haknya.
Novasi obyektif merupakan perundingan segi dua, yang hanya melibatkan kreditor dan debitor, karena yang berubah adalah obyek perikatannya saja. Sedangkan novasi subyektif, baik novasi subyektif pasif maupun novasi subyektif aktif merupakan perundingan segi tiga antara debitor lama, debitor baru dan kreditor atau kreditor lama, kreditor baru dan debitor. Keadaan seperti ini tentu membawa dampak tersendiri, terutama menyangkut hak istimewa serta perjanjian accessoirnya dari perikatan lama terhadap perikatan baru.
Pengalihan suatu hutang dari debitor lama kepada debitor baru ada dua cara, yaitu sebagai berikut :
a. Perpindahan melalui cara Delegasi (pemindahan)
Pemindahan hutang dari debitor lama kepada debitor baru ditegaskan dalam suatu akta delegasi. Debitor lama masih terikat untuk menjamin pelunasan hutang yang dialihkan kepada debitor baru tersebut. Hal ini dikarenakan pihak kreditor tidak secara tegas menyatakan membebaskan pihak debitor lama dari kewajiban pembayaran hutang yang dialihkan tersebut, sesuai pasal 1417 BW :
”Delegasi atau pemindahan, dengan mana seorang berutang memberikan kepada orang yang mengutangkan padanya seorang berutang baru mengikatkan dirinya kepada si berpiutang, tidak menerbitkan suatu pembaharuan utang, jika si berpiutang tidak secara tegas menyatakan bahwa ia bermaksud membebaskan orang berutang yang melakukan pemindahan itu, dari perikatannya. ”
b. Perpindahan melalui cara Novasi Subyektif Pasif (pembaharuan utang)
Pemindahan hutang dari debitor lama kepada debitor baru yang disertai dengan pernyataan pembebasan hutang yang dialihkan tersebut dari kreditor kepada debitor lama, sesuai pasal 1413 BW.
Pengalihan hutang dari debitor lama kepada debitor baru, baik secara delegasi maupun novasi subyektif pasif, keduanya harus dilakukan dengan sepengetahuan dari pihak kreditor.
2. Akibat Hukum dari Pengalihan Hutang dari Debitor Lama kepada Debitor Baru
Pengalihan hutang dari debitor lama kepada debitor baru, tidak hanya membawa akibat hukum terhadap perjanjian dasar dengan hak istimewa namun juga pada perjanjian accessoirnya. Adapun keberadaan perjanjian accessoir yang mengikuti perjanjian pokok atas hutang, diatur dalam pasal 1422 BW sebagai berikut:
”Apabila pembaharuan utang diterbitkan dengan penunjukan seorang berutang baru yang menggantikan orang berutang lama, maka hak-hak istimewa dan hipotik-hipotik yang dari semula mengikuti piutang, tidak berpindah atas barang-barang si berutang baru. ”
Selain itu, keberadaan hak tanggungan lebih lanjut diatur dalam pasal 18 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Hak Tanggungan menjadi hapus karena peristiwa-peristiwa sebagai berikut :
Berdasarkan uraian tersebut di atas, akibat hukum dari pengalihan hutang debitor dimaksud adalah :
a. Delegasi / Pemindahan
Pengalihan hutang dari debitor lama kepada debitor baru, maka terhadap bentuk delegasi secara yuridis perjanjian accessoirnya (antara lain perjanjian pengikatan jaminannya) masih tetap dipertahankan dan tetap mengikat para pihak yang membuat perjanjian. Hal ini berarti perjanjian accessoirnya tetap exist karena perjanjian pokoknya tetap berlaku.
Pengalihan hutang seperti ini bukanlah suatu pembaharuan hutang yang merupakan salah satu peristiwa yang menjadi sebab hapusnya perikatan yang dimaksud dalam pasal 1381 BW karena tidak menyebabkan Perjanjian Kredit awal (hutang yang dialihkan) menjadi hapus / berakhir, artinya ketika suatu perikatan (Perjanjian Kredit) tidak hapus karena adanya suatu delegasi / pemindahan, maka perikatan tambahan atau Perjanjian turutan / perjanjian ikutan / accessoirnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian Pokoknya menjadi tidak berakhir pula.
Konsekuensi yuridis lainnya yang timbul dengan dilakukannya pengalihan hutang melalui delegasi / pemindahan adalah debitor lama tetap mempunyai kewajiban terhadap pelunasan utang yang dialihkan meskipun hutang tersebut telah beralih ke debitor baru.
Perbuatan pengalihan hutang melalui delegasi atau pemindahan tersebut harus didudukkan dalam suatu Akta Delegasi tersendiri dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kredit awalnya beserta perubahan-perubahannya.
b. Pembaharuan Utang / Novasi
Pengalihan hutang dari debitor lama kepada debitor baru, maka terhadap bentuk Novasi Subyektif Pasif, secara yuridis perjanjian accessoirnya tidak dapat dipertahankan lagi, karena perjanjian pokoknya telah hapus dengan adanya pembebasan hutang dari kreditor kepada debitor lama. Berdasarkan Pasal 1413 angka 2 BW, pengalihan hutang yang dilakukan dari debitor lama kepada debitor baru dan kreditur telah secara tegas membebaskan debitur lama terhadap perikatannya.
Pengalihan hutang seperti ini lah yang dimaksud sebagai pembaharuan hutang yang merupakan salah satu peristiwa yang menjadi sebab hapusnya perikatan yang dimaksud dalam pasal 1381 BW, dimana Perjanjian Kredit awal-nya (hutang yang dialihkan) menjadi hapus karena disebabkan adanya suatu pembaharuan hutang (Novasi Subyektif Pasif). Dengan demikian, harus dibuatkan suatu Perjanjian Kredit baru sebagai Perjanjian Pokok yang baru.
Hapusnya Perikatan Pokok awal (Perjanjian Kredit awal), maka terhadap seluruh Perjanjian Tambahan / Perjanjian ikutan / accessoirnya menyebabkan menjadi hapus / berakhir pula, hal ini sesuai dengan pasal 1422 BW.
Konsekuensi yuridis dari adanya Pembaharuan Hutang (Novasi Subyektif Pasif) tersebut adalah harus dibuatkan suatu Perjanjian Kredit baru termasuk perjanjian ikutan / accessoirnya antara kreditor dengan debitor baru untuk menjamin pelunasan kredit tersebut dan terhadap debitor lama tidak dapat dimintakan lagi pertanggung jawaban / kewajibannya oleh kreditor terkait adanya pembebasan hutang yang telah dialihkannya kepada debitor baru tersebut.
3. Proses Oper Kredit Rumah KPR
Proses oper Kredit Rumah yang dibeli secara KPR (Kredit Pemilikan Rumah) di dunia perbankan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:
a. Oper Kredit Langsung Melalui Bank.
Proses oper Kredit Rumah yang dibeli secara KPR (Kredit Pemilikan Rumah) di dunia perbankan (salah satu contohnya yang dibahas berikut ini adalah di Bank Tabungan Negara – BTN) dapat dilakukan secara langsung melalui BTN. Hal tersebut adalah oper kredit secara resmi, dengan cara melakukan “Alih Debitur”. Adapun caranya adalah sebagai berikut:
1.
2. Mengajukan permohonan ambil kredit untuk kemudian nantinya akan bertindak sebagai Debitur baru menggantikan posisi penjual sebagai Debitur lama.
3. Dalam hal kredit disetujui oleh BTN (setelah diteliti persyaratannya), maka pembeli akan bertindak sebagai Debitur baru menggantikan posisi penjual sebagai Debitur lama. Pembeli akan menanda-tangani Perjanjian Kredit baru atas namanya, berikut akta jual beli dan pengikatan jaminan (SKMHT)
b. Pengoperan Hak Atas Tanah Di Hadapan Notaris
Selain proses oper kredit melalui BTN secara langsung dengan cara ”Alih Debitur” tersebut, ada proses lain yang cukup aman untuk dilakukan, walaupun tidak sesempurna alih debitur secara langsung, yaitu pengoperan hak atas tanah dan bangunan dengan menggunakan akta notaris.
Adapun caranya adalah sebagai berikut :
1. Penjual dan Pembeli datang ke Notaris dengan membawa kelengkapan berkas sebagaimana diuraikan di bawah ini.
2. Dibuatkan akta Pengikatan Jual beli atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang dimaksud berikut Surat Kuasa untuk melunasi sisa angsuran dan kuasa untuk mengambil sertifikat.
3. Penjual menanda-tangani surat pemberitahuan kepada BTN perihal peralihan hak atas tanah yang dimaksud, yang intinya sejak pengalihan ini, walaupun angsuran dan sertifikat masih atas nama penjual, tapi karena haknya sudah beralih maka penjual tidak berhak lagi untuk melunasi sendiri dan mengambil asli sertifikat yang berkenaan pada BTN.
4. Setelah salinan akta selesai, penjual bersama-sama dengan pembeli menyampaikan kepada BTN salinan akta-akta sebagaimana dimuat pada point 2 tersebut berikut surat yang dimaksud pada point 3
Data Yang diperlukan Untuk Membuat akta pengoperan Hak atas Rumah yang masih dalam proses kredit di bank adalah:
a) Data Objek jual beli (tanah/bangunan):
1) Foto copy Perjanjian Kredit dan surat penegasan perolehan kredit
2) Foto copy sertifikat (yang berisi keterangan /stempel pihak bank bahwa tanah dan bangunan tersebut sedang dijaminkan pada bank berkenaan)
3) Foto Copy IMB
4) Foto copy SPPT PBB 5TH terakhir yang sudah dilengkapi dengan bukti lunasnya (STTS)
5) Print out bukti pembayaran angsuran yang terakhir sebelum dilaksanakan oper kredit
6) Asli buku tabungan yang digunakan untuk pembayaran angsuran
b) Data Penjual & Pembeli:
1) Copy KTP suami isteri
2) Copy Kartu keluarga
3) Copy Akta Nikah
4) Copy Keterangan WNI atau ganti nama (bila ada, untuk WNI keturunan)
Kedua cara oper kedit ini memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Adapun kelebihan dan kelemahannya antara lain :
a. Oper Kredit Langsung Melalui Bank.
Kelebihan :
1) Sertifikat sudah dapat di balik nama ke atas nama pembeli, walaupun masih tetap di jaminkan ke BTN dan baru dapat diambil setelah kredit dilunasi.
2) Pembeli dapat mengangsur ke BTN atas namanya sendiri.
Kelemahan :
1) Proses pengajuan sebagai Debitur di BTN lebih rumit.
2) Memakan waktu lebih lama (karena harus diteliti oleh analys kredit mereka).
3) Ada kemungkinan ditolak untuk debitur pengganti oleh pihak BTN.
4) Biaya untuk alih Debitur biasanya relatif lebih mahal, karena harus melalui prosedur sesuai dengan kebijaksanaan dari masing-masing Bank.
b. Pengoperan Hak Atas Tanah Di Hadapan Notaris
Kelebihannya adalah prosesnya lebih mudah dan cepat, dan biaya relatif lebih murah.
Kelemahan :
1) Sertifikat masih atas nama penjual dan masih di jaminkan ke BTN.
2) Pembeli mengangsur ke BTN atas nama penjual.
3) Apabila peralihan hak ini tidak diberitahukan kepada BTN (sebagaimana point 4), kemungkinan terburuknya Penjual bisa sewaktu-waktu melunasi sendiri ke BTN dan mengambil asli sertifikat tanah dan bangunan yang sudah dialihkan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan alih debitur dengan menggunakan akta Notaris wajib dilanjutkan dengan pemberitahuan kepada pihak Kreditur.
Meskipun proses oper kredit dengan menggunakan akta Notaris masih memiliki kelemahan namun kelemahan tersebut bisa dijembatani dan jauh lebih aman dibandingkan oper kredit yang dilakukan dengan menggunakan
Pada saat pelunasan, debitor baru selaku pihak pembeli dapat mengambil asli sertifikat dengan membawa bukti berupa akta Notaris yang sudah ditanda-tangani sebelumnya oleh kedua belah pihak dan bukti pemberitahuan.
Namun, oper kredit dengan menggunakan akta Notaris tersebut hanya dibisa di lakukan satu kali saja, artinya hanya bisa dilakukan oleh pemilik asal kepada pembeli pertama. Apabila pembeli pertama akan mengoperkan kembali rumah tersebut, maka pembeli pertama tersebut harus dapat menghadirkan pemilik asal untuk dapat dibuatkan transaksi baru.
4. Upaya Hukum bagi Samuel dalam Memperoleh Haknya
Perjanjian jual beli barang tidak bergerak, diatur lebih lanjut dalam UU No.5 Tahun 1960 tentang UUPA. Berdasarkan pasal 19 UUPA, jual beli tanah harus diikuti dengan pembuatan Akta Jual Beli (AJB) di hadapan Notaris. Hal ini dalam rangka proses peralihan hak milik atas tanah tersebut. Jual beli tanah secara lisan merupakan tindakan permulaan yang belum memiliki konsekuensi hukum atas perjanjian jual beli tersebut meskipun telah terjadi pembayaran.
Dan peralihan hutang akibat perjanjian jual beli yang dilakukan oleh Samuel dan Arman seharusnya dilakukan dengan seizin dan sepengetahuan BTN, selaku kreditor. Namun, dalam permasalahan ini, Samuel, selaku debitor baru terlebih dahulu berkonsultasi dengan pihak BTN tentang peralihan peralihan kredit tersebut dengan membawa kwitansi pembayaran kepada Arman dan bukti-bukti dari pembayaran angsuran dan pelunasan kredit atas rumah tersebut. Hal ini dikarenakan adanya kebiasaan Bank, dalam hal ini BTN, yang hanya mengacu pada perjanjian kredit yang telah baku dimana ketika terjadi peralihan kredit kepada pihak ketiga klausul perjanjian kredit tersebut umumnya menyatakan bahwa debitor harus memberitahukan kepada kreditor untuk persetujuannya.
Keberadaan Arman yang sudah tidak diketahui mengakibatkan posisi Samuel semakin sulit, namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan Samuel untuk memperoleh haknya. Samuel masih memilik upaya hukum dalam hal ini.
Demi kepastian hukumnya, upaya hukum yang bisa dilakukan Samuel adalah mengajukan permohonan ketidakhadiran pihak pertama, Arman, kepada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya mencakup keberadaan objek (rumah KPR tersebut) yaitu Pengadilan Negeri Klaten. Selain oleh Samuel, upaya hukum tersebut dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Fungsi dari upaya hukum ini adalah untuk menegaskan tentang ketidakhadiran si Pihak pertama tersebut.
Putusan ketidakhadiran tersebut dapat digunakan sebagai dokumen pelengkap untuk diajukan kepada pihak BTN. Putusan tersebut diharapkan menjadi akan menjadi bahan pertimbangan yang kuat agar pihak BTN dapat lebih bijaksana dalam mengambil keputusan dalam permasalahan ini.
V. KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Saran
· Melakukan perjanjian jual beli menyangkut tanah sacara lisan, tanpa menggunakan surat apapun yang hanya mendasarkan pada kwitansi saja.
· Melakukan jual beli yang melibatkan pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak ketiga tersebut.
· Kemampuan debitor baru untuk melunasi utang debitur lama kepada kreditu, dalam hal ini BTN, termasuk diantaranya asset-asset yang dapat dibebani dengan Hak Kebendaan.
· Akta Novasi wajib dibuat dan Perjanjian Kredit baru atas nama debitor baru, Akta Novasi dan proses pengalihan fasilitas kredit tersebut harus tetap menjamin kepentingan Bank.
· Perjanjian Accessoir yang melekat pada hutang debitur lama harus diperbaharui untuk menjamin hutang debitur baru, dan tidak menutup kemungkinan Bank meminta tambahan jaminan kepada debitor baru (sesuai keperluannya).
BUKU
Suryodiningrat, R.M., ”Azas-azas Hukum Perikatan”, Penerbit ”Tarsito”, Bandung,
1985
ARTIKEL BLOG
Purnamasari, Irma Devita, “Jual Beli dan Balik Nama Sertifikat, Prosedur, Data yang
diperlukan dan Syarat-syaratnya, http://irmadevita.com, September 27, 2007
Kuncoro, NM. Wahyu, Sh, “Konsultasi Pengambilan Sertifikat”,
http://konsultasihukumgratis.blogspot.com, September 27, 2007
